Rapat Paripurna DPRD Kota Kediri: Nota Keuangan APBD Perubahan Dibacakan, Pembahasan Berlanjut
Selasa, 15 September 2026 08:28:45
keterangan : Rapat Paripurna DPRD Kota Kediri: Nota Keuangan APBD Perubahan Dibacakan, Pembahasan Berlanjut
Kediri – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri digelar Senin (14/9/2026) dengan agenda utama penyampaian Nota Keuangan serta Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati berhalangan hadir dalam kegiatan ini lantaran menghadiri undangan resmi dari Kementerian Pekerjaan Umum. Sebagai pengganti, Nota Keuangan dibacakan langsung oleh Wakil Wali Kota Kediri, Gus Qowim.
Dalam penjelasannya, Gus Qowim menyampaikan bahwa perubahan APBD tahun ini dilatarbelakangi sejumlah kondisi dan kebijakan yang berkembang setelah penyusunan anggaran awal. Antara lain adanya perkembangan yang tidak sesuai asumsi Kebijakan Umum APBD, baik berupa pelampauan maupun belum tercapainya target pendapatan daerah, serta sisa alokasi belanja yang belum terserap. Selain itu, perubahan juga menyangkut pergeseran dana antar unit organisasi, antar kegiatan, maupun jenis belanja, serta penyesuaian sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
Perubahan anggaran ini juga memasukkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kediri Tahun 2025, yang selanjutnya akan dialokasikan untuk mendukung berbagai program pembangunan daerah.
“Penyesuaian ini juga mencakup alokasi Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta penyesuaian kembali target pendapatan dan belanja daerah,” ungkap Gus Qowim.
Seluruh rincian teknis dan besaran perubahan anggaran tersebut tertuang lengkap dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 serta Rancangan Peraturan Wali Kota Kediri tentang Penjabaran Perubahan APBD yang telah diserahkan ke lembaga perwakilan rakyat.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus menyatakan pihaknya akan mempelajari secara mendalam seluruh dokumen yang disampaikan, sebelum kemudian diserahkan ke Badan Anggaran untuk dibahas bersama tim anggaran Pemerintah Daerah. Pembahasan mendalam diperkirakan baru akan dimulai tujuh hari setelah penyampaian nota ini.
Dalam kesempatan tersebut, anggota dewan juga menyoroti tingkat penyerapan anggaran yang dinilai belum maksimal, padahal sisa waktu pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan semakin terbatas. Pos anggaran besar seperti Pekerjaan Umum, Kesehatan, dan Pendidikan menjadi fokus utama agar dana dapat segera dimanfaatkan dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami akan memberikan masukan serta kritik yang membangun, agar perubahan APBD ini nantinya benar-benar membawa dampak kemajuan yang berarti bagi Kota Kediri,” tegas Firdaus.
Berita Terkait
Berita Pilihan